E-GOVERNMENT DI KOTA CIREBON

E-government dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya e-government dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Oleh karena itu adalah merupakan keharusan untuk mendefinisikan secara jelas pengertian e-government tersebut.
Pengertian dari e-government sendiri adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan atau pengembangan e-government dimasing masing Kota atau Kabupaten berbeda beda hasilnya karena motivasi penyelenggaraan e-government juga berbeda. Adapun motivasi pengembangan e-government di Kota Cirebon adalah adanya tuntutan perubahan dari masyarakat terhadap pelayanan kepemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia pada saat ini tengah mengalami
perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistim kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Selain itu adapula tuntutan dari masyarakat agar pemerintah harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.
Lebih terinci lagi masyarakat mengharapkan Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :
1. Masyarakat menuntut pelayanan public yang memenuhi kepentingan masyarakat luas diseluruh wilayah Cirebon, dapat diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif.
2. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog public di dalam perumusan kebijakan Kota Cirebon.
Agar tuntutan masyarakat tersebut dapat segera di implementasikan, maka diperlukan adanya perubahan perubahan baik dari sistim kerja dan SDMnya.
Perubahan yang terjadi disini adalah secara global dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi.
Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan factor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Cirebon pada khususnya kedalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang kita laksanakan harus diarahkan untuk mendorong masyarakat menuju masyarakat informasi.

Dalam rangka pengembangan e-government di Kota Cirebon, maka harus secara bertahap. Untuk lebih jelasnya kami tampilkan dibawah ini e-government Roadmap sebagai acuan dalam pengembangan dan pembangunan e-government di kota Cirebon, sebagai berikut :
Pengembangan e-government di Kota Cirebon pada saat ini telah sampai pada tahap ke 2 yaitu tahap interaksi. Pada tahap interaksi ini Pemerintah kota Cirebon telah dapat menyajikan Informasi Digital dari Dinas, Badan dan Lembaga dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Selain itu dengan telah beroperasinya situs www.cirebon.go.id maka dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon telah dapat melakukan koneksi antar lokasi, dokumentasi digital, kolaborasi on line dan situs data mutakhir.
Tahap pengembangan e-government selanjutnya adalah tahap 3 atau transaksi dimana pada tahap ini dapat dilakukan transaksi digital yang focus pada kapasitas jaringan, data lintas instansi serta dibarengi dengan aspek sekuritas dan otoritas. Apabila komitmen penyelenggara pemerintahan mendukung, semoga tahap 3 pengembangan e-government di kota Cirebon dapat di aplikasikan pada tahun 2006 ini.